Plea Bargaining Pasca-UU Nomor 20 Tahun 2025: Voluntariness, Due Process, dan Perlindungan Hak Terdakwa

F.A. Novlindo Jayadi (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Herlita Eryke (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Penerapan plea bargaining melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan persoalan mengenai kesukarelaan pengakuan, due process, dan perlindungan hak terdakwa. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsistensi perlindungan dalam Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 KUHAP serta merumuskan standar konstitusional pengakuan bersalah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat perlindungan prosedural dalam ketiga mekanisme pengakuan bersalah. Pasal 78 dan Pasal 205 menyediakan kontrol lebih kuat terhadap voluntariness, bantuan hukum, dan proses pembentukan pengakuan, sedangkan Pasal 234 memiliki pengaturan yang lebih terbatas. Putusan MK Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum memberikan penilaian substantif karena permohonan tidak dapat diterima. Penelitian ini menawarkan lima standar minimum berupa free and voluntary plea, knowing and intelligent waiver, effective assistance of counsel, factual basis requirement, dan substantive judicial scrutiny. Standar tersebut diperlukan untuk menyeimbangkan efisiensi peradilan dengan perlindungan konstitusional terdakwa