Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kekosongan hukum atau rechtsvacuum dalam pengaturan penyalahgunaan nitrous oxide terhadap penerapan sanksi pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum terkait nitrous oxide tidak bersifat absolut, karena zat tersebut telah diatur secara sektoral dalam bidang kesehatan dan pangan. Namun, belum terdapat norma pidana yang secara khusus mengatur penggunaan nitrous oxide untuk tujuan rekreasional dan zat tersebut belum termasuk dalam penggolongan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta peraturan pelaksanaannya. Kondisi tersebut menyebabkan ketentuan pidana narkotika tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap pelaku penyalahgunaan nitrous oxide karena bertentangan dengan asas legalitas dan larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan penggunaan yang sah dengan penyalahgunaan rekreasional serta menetapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang proporsional.
Copyrights © 2026