Analisis Yuridis dan Kebijakan Fiskal Pengangkatan PPPK Terhadap Postur Belanja APBD Kabupaten Donggala

Irzha Friskanov. S (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, Indonesia)
Ananda Siti Nurbaiti (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Madako, Toli-Toli, Indonesia)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Kebijakan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN bertujuan memberikan kepastian status hukum bagi tenaga honorer. Namun, kebijakan ini memicu benturan pada beberapa aturan hukum dengan Pasal 146 UU HKPD yang membatasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis benturan regulasi tersebut serta implikasinya terhadap postur belanja APBD Kabupaten Donggala. Metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis dengan memanfaatkan studi kasus dinamika fiskal Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan massal PPPK di Kabupaten Donggala mengakibatkan rasio belanja pegawai membengkak hingga 53,1% yang melampaui batas toleransi UU HKPD dan menimbulkan risiko sanksi pemotongan DTU. Kondisi ini memicu yang menggerus alokasi belanja modal dan pelayanan publik, serta menciptakan ketergantungan ekstrem pada DAU. Penelitian ini menyimpulkan perlunya Pemerintah Kabupaten Donggala menyusun roadmap penyesuaian belanja pegawai pada masa transisi UU HKPD, serta mendesak Pemerintah Pusat merevisi regulasi turunan penggajian PPPK agar ditanggung penuh melalui APBN tanpa membebani persentase batas belanja pegawai daerah.