<![CDATA[Perkembangan perdagangan digital telah meningkatkan penggunaan perjanjian elektronik sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Online Dispute Resolution (ODR) menawarkan penyelesaian sengketa melalui teknologi komunikasi elektronik, tetapi keberadaannya belum secara otomatis menjamin efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam perjanjian digital serta menguji efektivitasnya dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan lima parameter, yaitu aksesibilitas, efisiensi waktu dan biaya, keadilan dan independensi proses, kepastian hukum, serta kekuatan mengikat dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki dasar normatif dan relevan digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen digital, terutama karena mampu mengurangi hambatan geografis serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Namun, efektivitasnya masih bersifat kondisional karena belum terdapat standar yang komprehensif mengenai prosedur, independensi penyelenggara, transparansi, perlindungan konsumen, dan pelaksanaan hasil penyelesaian. Oleh karena itu, penguatan ODR perlu diarahkan pada pembentukan standar minimum yang mengintegrasikan aksesibilitas, transparansi, imparsialitas, procedural fairness, kepastian hukum, dan enforceability agar ODR mampu memberikan consumer redress yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.]]>
Copyrights © 2026
