<![CDATA[Pemenuhan hak restitusi merupakan bentuk perlindungan dan pemulihan bagi korban perempuan tindak pidana kekerasan. Meskipun hak restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kenyataannya pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan hak restitusi terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai mitra penelitian serta pihak-pihak terkait lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih belum efektif di daerah Bangka Belitung akibat belum optimalnya kantor penghubung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaku yang tidak mampu membayar restitusi, kurangnya informasi bagi masyarakat, dan miskoordinasi antar lembaga dalam penanganan restitusi. Solusi yang ditawarkan oleh studi ini yaitu memperkuat lembaga terkait dan daya paksa putusan, meningkatkan kesadaran masyarakat, hingga mengembangkan alternatif dana bantuan korban.]]>
Copyrights © 2026
