<![CDATA[Pasal 306 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pendekatan restorative justice dalam penyelesaian dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Namun, norma tersebut belum memberikan batasan perkara, prosedur penyelesaian, kedudukan mediator, dan akibat hukum dari proses restoratif secara jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasien maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan normatif Pasal 306 ayat (3) serta merumuskan rekonstruksi norma yang dapat mewujudkan mekanisme penyelesaian yang lebih proporsional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa kesehatan di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama norma terletak pada ketidakjelasan ruang lingkup perkara, lemahnya independensi fasilitator, belum optimalnya integrasi dengan penilaian disiplin profesi, serta ketidakjelasan akibat hukum proses restoratif. Rekonstruksi norma perlu mengatur batas perkara, mediator independen, penguatan peran Majelis Disiplin Profesi, dan konsekuensi hukum kesepakatan restoratif agar perlindungan pasien dan tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat diwujudkan secara seimbang.]]>
Copyrights © 2026
