Disharmoni Pengaturan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri dan TNI Aktif Pasca Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025 dan 223/PUU-XXIII/2025

Cassis Merinthia Ariapramuda (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta)
Atiek Pratiwi Putri Naue (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta)
Irsyaf Marsal (Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Pengisian jabatan aparatur sipil negara oleh personel Polri dan TNI aktif menuntut kesesuaian antara kewenangan penempatan, batas fungsi kelembagaan, dan perlindungan kesempatan karier. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif internal melalui studi kepustakaan serta analisis deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 memiliki kesinambungan prinsip, tetapi menyisakan persoalan operasional mengenai pembatasan jabatan dan kecukupan dasar hukum. Perubahan UU Polri pada 2026 menggeser persoalan menuju keluasan pengecualian, keterukuran kebutuhan keahlian, dan batas penugasan Presiden, sedangkan rezim TNI tetap memerlukan penilaian tersendiri. Penelitian menawarkan pengujian berlapis atas legalitas jabatan, kebutuhan fungsional, kompetensi individual, dan akuntabilitas penempatan untuk menjamin sistem merit tanpa mengabaikan kebutuhan kelembagaan.