Demutualisasi Bursa Efek Indonesia dalam Rekonstruksi Tata Kelola Korporasi dan Perlindungan Investor dalam Perspektif Hukum Pasar Modal

Richard C. Adam (Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Demutualisasi Bursa Efek mengubah struktur mutual yang menghubungkan kepemilikan saham dengan keanggotaan Bursa menjadi struktur yang memisahkan kepemilikan dari keanggotaan. Di Indonesia, perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2025 tentang tata kelola Self-Regulatory Organizations. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis demutualisasi terhadap struktur kepemilikan dan tata kelola Bursa Efek Indonesia serta merumuskan rekonstruksi tata kelola pasca-demutualisasi untuk menjamin independensi Bursa dan memperkuat perlindungan investor. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demutualisasi memperluas basis kepemilikan dan memisahkan kepemilikan dari keanggotaan, tetapi juga menimbulkan risiko konsentrasi pengaruh, konflik kepentingan, dan regulatory capture. Rekonstruksi tata kelola dilakukan melalui pengendalian konsentrasi kepemilikan dan pemilik manfaat, penguatan independensi organ, pemisahan fungsi komersial dan pengaturan, transparansi, mekanisme pengaduan investor, serta pengawasan proporsional oleh Otoritas Jasa Keuangan.