<![CDATA[Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan peristiwa yang mengakhiri hubungan kerja dan dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan serta sumber penghasilan pekerja. Permasalahan dapat timbul ketika PHK dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja akibat PHK sepihak serta pelaksanaan PHK berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja diwujudkan melalui pemenuhan hak setelah PHK, meliputi kompensasi, jaminan sosial, dan penyelesaian perselisihan. Pelaksanaan PHK juga harus memperhatikan alasan dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta pemenuhan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Dengan demikian, pelaksanaan PHK perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan agar hak pekerja tetap terpenuhi.]]>
Copyrights © 2026
