Gugatan Class Action Atas Karhutla Kalimantan Barat Tahun 2026: Analisis Dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Destiya P.P Nursahar (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia)
Dinita Ayu Novela (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kembali menjadi persoalan lingkungan dan kesehatan yang merenggut masyarakat pada tahun 2026. Penelitian ini menganalisis gugatan perwakilan kelompok yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara 292/Pdt.G/2026/PN Ptk dalam hukum lingkungan mengenai ha katas lingkungan hidup yang baik dan sehat, class action, tanggung jawab pemerintah, serta berbagai bentuk tuntutan yang dimohonkan oleh penggugat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar eksplisit bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan. Perkara Kalimantan Barat 2026 memiliki relevansi dengan rezim tersebut, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pembuktian kerugian, kesalahan atau kelalaian pemerintah, hubungan kausal, kecukupan wakil kelompok, dan kesesuaian petitum dengan kewenangan peradilan. Karena perkara masih berjalan, penelitian ini tidak menilai hasil akhir gugatan, melainkan memetakan konstruksi dan isu hukum yang akan menentukan pemeriksaannya.