Penelitian ini mengkaji kepastian hukum dalam penanaman modal asing di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penelitian terdahulu belum membahas hal tersebut secara khusus, sehingga pengaturan dan bentuk kepastian hukum bagi penanam modal asing perlu dianalisis. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanaman modal asing tetap bertumpu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sementara peraturan pemerintah tersebut menyederhanakan perizinan melalui sistem elektronik berbasis risiko, memperluas sektor yang diatur, melonggarkan modal disetor, dan memperkuat pengawasan melalui kepatuhan berkelanjutan. Kepastian hukum terbangun dalam dua lapis, yaitu kepastian substantif dari undang-undang penanaman modal dan kepastian prosedural dari peraturan pemerintah tersebut. Kepastian tersebut telah terpenuhi secara normatif, tetapi efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan oleh aparatur pemerintah.
Copyrights © 2026