Tulisan ini bertujuan menguraikan konstruksi normatif kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu nasional, mengidentifikasi permasalahan mendasar dalam penataan kewenangan yang ada, serta merumuskan kerangka rekonstruksi yang selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Pemilu beserta perubahannya, peraturan pelaksana Bawaslu, serta putusan pengadilan yang berkaitan; sedangkan bahan sekunder berupa karya tulis ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan peran Bawaslu tidak dapat dilakukan sekadar dengan memperluas cakupan kewenangan secara umum. Reformasi kelembagaan harus diarahkan pada penegasan batas dan klasifikasi kewenangan, penetapan standar prosedur yang jelas, pengaturan kewajiban tindak lanjut, koordinasi yang efektif dalam penanganan tindak pidana pemilu, serta mekanisme pengawasan dan perbaikan yang transparan. Tulisan ini mengajukan model rekonstruksi fungsional yang memisahkan secara tegas kewenangan pengawasan, adjudikasi administratif, penyelesaian sengketa proses, dan penanganan awal dugaan pelanggaran pidana disertai jaminan independensi lembaga serta perlindungan hak-hak prosedural para pihak. Model ini dapat dijadikan acuan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan keadilan pemilu tanpa menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Copyrights © 2026