<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas yuridis dan administratif dalam keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia yang timbul dari benturan normatif antara UU Administrasi Kependudukan, yang menyediakan jalur pencatatan melalui penetapan pengadilan, dan SEMA No. 2 Tahun 2023, yang melarang hakim mengabulkannya. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap sepuluh penetapan pengadilan periode 2018–2023 yang dianalisis secara kualitatif. Temuan – Benturan norma tersebut menciptakan kebuntuan administrasi yang mengabaikan hak keperdataan, seperti status hukum anak, hak waris, dan kepastian harta bersama. Penegakan kepastian hukum formal secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif terbukti dapat melahirkan ketidakadilan normatif. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini bersifat normatif sehingga belum memotret secara empiris dampak psikologis dan kerugian ekonomis yang dialami pasangan beda agama dan anak-anaknya. Implikasi – Diperlukan rekonstruksi hukum progresif, termasuk pembaruan regulasi pencatatan sipil, penyediaan pilihan perkawinan sipil sukarela, dan perlindungan mutlak hak anak, guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Kebaruan – Penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum administratif berupa penolakan KUA dan Dukcapil terhadap pencatatan perkawinan beda agama pasca SEMA No. 2 Tahun 2023 serta menawarkan konstruksi hukum yang kontekstual dan intersektoral untuk mengatasinya.]]>
Copyrights © 2026
