Perkembangan platform digital telah mengubah hubungan bisnis, termasuk dalam layanan ojek online, yang umumnya menempatkan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra perusahaan platform digital serta kepastian hukum pemenuhan insentif sebagai hak ekonomi dalam perspektif hukum bisnis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keperdataan pengemudi ojek online sebagai mitra secara formal bersumber dari perjanjian kemitraan elektronik yang sah dan mengikat berdasarkan hukum perjanjian. Namun, penggunaan kontrak baku dan dominasi perusahaan platform digital menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar. Pemenuhan insentif secara formal juga bersumber dari perjanjian kemitraan, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum secara substantif karena terdapat ketidakjelasan mekanisme, perubahan kebijakan secara sepihak, keterbatasan transparansi, dan rendahnya prediktabilitas hak ekonomi pengemudi. Penelitian ini menawarkan penguatan transparansi, keseimbangan kontraktual, pemberitahuan atas perubahan insentif, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih adil tanpa menghilangkan fleksibilitas bisnis platform digital.
Copyrights © 2026