<![CDATA[Ketika pemilik aset kripto meninggal dunia, ahli waris sering sulit membuktikan bahwa aset itu ada, siapa pemiliknya, berapa nilainya, dan siapa yang berhak mengaksesnya. Artikel ini bertujuan menjelaskan kedudukan aset kripto sebagai harta peninggalan, menilai penerapan hukum pembuktian perdata Indonesia pada bukti elektronik, dan merumuskan standar pembuktian berlapis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, Hasilnya menunjukkan bahwa aset kripto yang terbukti menjadi hak pewaris dapat dimasukkan ke dalam harta peninggalan, tetapi data blockchain dan penguasaan private key hanya menunjukkan keberadaan aset dan kemampuan akses, bukan identitas pemilik atau hak kepemilikan. Standar yang diusulkan memeriksa tiga lapis, yaitu (1) status ahli waris dan keberadaan aset, (2) atribusi alamat atau akun kepada pewaris, dan (3) nilai serta kewajiban terkait, disertai pemeriksaan keaslian, integritas, dan keterujian bukti. Bagi hakim, standar ini berfungsi sebagai daftar pertanyaan pemeriksaan; bagi ahli waris, sebagai panduan menyiapkan bukti dan permintaan data; bagi OJK dan penyelenggara, sebagai dasar menyusun prosedur klaim ahli waris yang tetap melindungi data pribadi dan kunci rahasia. Standar ini merupakan usulan akademik, bukan standar yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata.]]>
Copyrights © 2026
