Semarang Law Review
Vol. 7 No. 2 (2026): October

Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: A Legal Analysis of Sentencing Perpetrators of Sexual Harassment under the Sexual Violence Crimes Law

Rizki Ananda Agust Lailita (Universitas Sunan Giri)
Samuji Samuji (Universitas Sunan Giri)
Much Catur Rizky (Universitas Sunan Giri)



Article Info

Publish Date
22 Oct 2026

Abstract

Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (the TPKS Law) emphasizes the importance of addressing sexual violence through an approach that extends beyond the punishment of perpetrators to include the fulfillment of victims’ rights and recovery. However, the application of criminal sanctions in judicial practice raises questions regarding sentencing proportionality and the protection of victims’ rights. This study aims to analyze the application of criminal sanctions in Mojokerto District Court Decision No. 131/Pid.B/2024/PN.Mjk in light of sentencing theory, the principle of proportionality, and the provisions of the TPKS Law. It employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The analysis indicates that the imposition of a two-year prison sentence, as reported in the research materials, reflects an orientation toward punishing the perpetrator. Nevertheless, assessing the decision’s compliance with the legal framework for victim protection requires further examination of the court’s reasoning, the classification of the offense established in the proceedings, and the application of the relevant provisions on restitution and rehabilitation. This study argues that the adequacy of sentencing in sexual violence cases should not be assessed solely on the basis of the severity of the punishment imposed, but also in terms of the proportionality of the judicial reasoning and the fulfillment of victims’ rights in accordance with applicable law. Accordingly, judicial reasoning should integrate perpetrator accountability with the protection of victims’ rights to promote fair and recovery-oriented outcomes.   Abstrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menegaskan pentingnya penanganan perkara kekerasan seksual yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak dan pemulihan korban. Namun, penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pidana dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 131/Pid.B/2024/PN.Mjk berdasarkan teori pemidanaan, prinsip proporsionalitas, dan ketentuan UU TPKS. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama dua tahun, sebagaimana diuraikan dalam bahan penelitian, memperlihatkan orientasi pemidanaan terhadap pelaku. Namun, penilaian terhadap kesesuaian putusan dengan kerangka perlindungan korban memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atas pertimbangan hakim, klasifikasi tindak pidana yang terbukti, serta penerapan ketentuan mengenai restitusi dan rehabilitasi. Penelitian ini menekankan bahwa kualitas pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual tidak cukup dinilai berdasarkan beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga berdasarkan pertimbangan hukum yang proporsional dan pemenuhan hak korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan penguatan pertimbangan hakim yang mengintegrasikan pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan hak korban untuk mewujudkan putusan yang adil dan berorientasi pada pemulihan.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

slr

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Semarang Law Review (SLR) merupakan Jurnal Nasional yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang. fokus dan ruang lingkup jurnal ini adalah Hukum Korporasi, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, ...