Diskursus mengenai peran pemerintah dalam ekonomi Islam sering kali terjebak dalam dikotomi antara kajian normatif-klasik yang berfokus pada sejarah institusi hisbah dan kajian teknis-empiris yang mengevaluasi kebijakan makroekonomi secara parsial. Fragmentasi ini menyisakan celah penelitian terkait absennya kerangka filosofis terpadu yang menghubungkan hakikat intervensi negara dengan manifestasi kebijakan sektor publik kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi landasan filosofis peran pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi syariah melalui pendekatan tiga pilar filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta mengontekstualisasikannya dengan Sistem Ekonomi Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan filosofis-konseptual (philosophical-conceptual approach), studi ini menganalisis literatur ekonomi Islam klasik serta publikasi ilmiah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filosofi intervensi pemerintah berakar pada doktrin kepemilikan relatif dan mandat kekhalifahan (ontologi), diturunkan melalui metodologi maqashid al-syariah (epistemologi), dan berorientasi pada perwujudan keadilan distributif menuju falah (aksiologi). Dalam konteks keindonesiaan, ketiga pilar ini beririsan kuat dengan nilai Ketuhanan, permusyawaratan, dan Keadilan Sosial pada Pancasila serta Pasal 33 UUD 1945. Studi ini menawarkan model arsitektur filosofis sebagai pijakan teoretis bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi syariah di era modern.
Copyrights © 2026