<![CDATA[Hukum keluarga Islam bersinggungan langsung dengan kehidupan domestik sehingga penerapannya kerap menyingkap ketimpangan relasi kuasa yang merugikan perempuan dan anak. Artikel ini menganalisis konsep advokasi dalam hukum keluarga Islam: pengertiannya, fondasi normatif dari Al-Qur’an, Sunnah, dan hukum positif Indonesia, ruang lingkup dan pola penerapannya dalam praktik peradilan agama, prinsip operasionalnya, serta problematika struktural yang menghambatnya. Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dan konseptual terhadap literatur ilmiah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan peraturan terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa advokasi bersifat multidimensional, yakni kasuistis dan sistemik, serta berlandaskan prinsip al-‘adl (keadilan) dan ta‘awun (tolong-menolong). Ruang lingkupnya meliputi hak asuh anak (hadhanah), hak pascaperceraian berupa nafkah iddah dan mut’ah, serta sita jaminan untuk nafkah anak, dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 2 Tahun 2019 sebagai instrumen kebijakan. Efektivitasnya masih terkendala keterbatasan akses bantuan hukum, ketidakkonsistenan yurisprudensi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan bias patriarkis. Karena itu, penguatan advokasi memerlukan pembenahan struktural dan kelembagaan, bukan sekadar harmonisasi norma.]]>
Copyrights © 2026
