Analisis Peran BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Nelsya Listra Maneng Tana (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia)
Sita Yubelina Sabandar (Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia)

PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Vol. 3 No. 4 (2026): In Progress

Pengawasan keuangan dan pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola  pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan daerah Kota Makassar,mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta mengkaji upaya penguatan pengawasan yang dilakukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga informan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, publikasi resmi BPKP, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKP menjalankan pengawasan melalui audit, reviu, monitoring, dan evaluasi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan berbasis risiko. Dalam perspektif Agency Theory, kegiatan tersebut mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal, sehingga mendukung terciptanya good governance. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia.