<![CDATA[SiLPA merupakan salah satu instrumen untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan. Namun, realitasnya masih ada kasus pengelolaan SiLPA yang tidak dapat diralisasikan yang diakibatkan oleh adanya unsur kesengajaan. Salah satunya, di Kabupaten Indramayu terjadi kenaikan SiLPA yang diduga adanya kesengajaan untuk tidak dapat direalisasikan. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menimbulkan bentuk pertanggungjawaban bagi kepala daerah dan beberapa pejabat administrasi daerah lainnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan SILPA pada dasarnya merupakan konsekuensi yang dapat terjadi dalam pengelolaan APBD. Akan tetapi, apabila SILPA timbul karena kesengajaan kepala daerah menunda atau tidak merealisasikan anggaran tanpa dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tindakan tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, kepentingan umum sebagaimana tercermin dalam AUPB. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memiliki tanggung jawab administratif untuk menyelenggarakan APBD secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Konsep Hukum Administrasi Negara menempatkan AUPB sebagai alat pengendalian terhadap penggunaan diskresi dan kewenangan kepala daerah sehingga pengelolaan SILPA tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.]]>
Copyrights © 2026
