Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang sebelum penanganan pidana Pasal 3 Undang-UndangTindak Pidana Korupsi. Namun, lemahnya harmonisasi memicu dualisme kompetensi, seperti pada kasus korupsi impor gula Tom Lembong yang langsung diproses pidana tanpa jalur administratif peradilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian inimerumuskan dua permasalahan: (1) Bagaimana karakteristik kompetensi absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menguji wewenang pejabat pemerintahan? dan (2) Bagaimana implikasi yuridis dari dualismepengujian tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi pejabat pemerintahan?. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisis bahan hukum primer serta sekunder secara deskriptif-analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji keabsahan tindakan jabatan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menguji kesalahan personal pejabat pemerintah. Dualisme ini berpotensi menimbulkan disparitas putusan, kriminalisasi kebijakan, dan stagnasi birokrasi, sehingga memerlukan penerapan asas ultimum remedium serta penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Copyrights © 2026