Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam perlindungan merek terhadap penjualan barang palsu pada platform marketplace di Indonesia. Perkembangan perdagangan elektronik telah meningkatkan kemudahan transaksi, namun di sisi lain juga memunculkan permasalahan hukum berupa maraknya peredaran barang palsu yang melanggar hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Selain itu, kebijakan pemerintah juga dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif, termasuk sosialisasi, edukasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, kesulitan identifikasi pelaku, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan penyelenggara marketplace. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas perlindungan merek dalam perdagangan digital.
Copyrights © 2026