Gangguan jiwa merupakan penyebab disabilitas yang bermakna di Indonesia, sementara akses layanan masih terfragmentasi akibat ketimpangan tenaga dan fasilitas, stigma, serta koordinasi lintas sektor yang lemah. Makalah kebijakan ini bertujuan memprioritaskan masalah pelayanan kesehatan jiwa, memetakan kesenjangan sepanjang continuum of care, menilai pilihan kebijakan, dan menyusun arah penguatan sistem. Kajian deskriptif-kualitatif menggunakan data sekunder dari survei nasional, statistik layanan dan tenaga, dokumen regulasi, serta kerangka World Health Organization. Analisis mencakup kajian situasi, prioritisasi Urgency–Seriousness–Growth (USG), penilaian kesenjangan layanan dan regulasi, serta Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA). Masalah tertinggi adalah belum tersedianya sistem layanan komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan (USG 15), diikuti ketimpangan sumber daya dan tata kelola lintas sektor (masing-masing 13). Penguatan layanan Puskesmas menempati urutan pertama dalam MCDA (84/100), disusul jejaring komunitas dan layanan berjenjang (masing-masing 82), serta rumah sakit sebagai pusat rujukan dan rehabilitasi–reintegrasi (masing-masing 77). Angka tersebut merupakan penilaian analitis berbasis bukti, bukan estimasi statistik efektivitas kebijakan. Kajian merekomendasikan penguatan layanan terpadu dari hulu ke hilir dalam enam lapisan dan lima tahap implementasi. Urutan rekomendasi masih memerlukan validasi pemangku kepentingan serta uji sensitivitas penilaian.
Copyrights © 2026