Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, yang menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keberadaan UMKM tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Di wilayah Gampong Lamkawe, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya pada kegiatan UMKM sebagai penambahan sumber pendapatan keluarga. Namun demikian, potensi besar ini masih belum sepenuhnya optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM. Tujuan Pengabdian dilakukan untuk membahas permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap aspek hukum usaha, strategi dan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum bagi pelaku UMKM di wilayah di Gampong Lamkawe, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.
Copyrights © 2026