<![CDATA[Paralegals are legal professionals who provide services similar to those of lawyers, both inside and outside the courtroom, in accordance with the provisions set forth by law. Paralegals play a very important role as a link between people seeking justice and the court system, as well as other members of the law enforcement community. Article 3 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) Number 3 of 2021 explicitly states that paralegals are entitled to capacity building, as well as legal facilities, security, and comfort when carrying out their duties as legal aid providers. This community service was organized to improve the capacity of paralegals from the Law and Human Rights Council, PDM, and PDA Nganjuk so that they could understand their respective roles, responsibilities, and functions in providing legal aid to the community. Reactivated techniques included legal guidance, case studies on legitimacy law and paralegal activities, as well as ideation sessions among the community service team, paralegals, and families. The results show that paralegals have a better understanding of the legal principles underlying legal aid and the process of obtaining it, and are able to act as initial advisors, sources of simple advice on human rights, assistance for those drafting simple documents, or as liaisons with lawyers or legal aid organizations. Community members also began to view paralegals as trusted local legal aid providers and considered them agents of change who could support the development of a culture in which individuals are able to resolve their legal problems independently. This capacity building process is an important step in improving civil society's access to justice in Nganjuk and can be implemented in other areas. Abstrak Paralegal merupakan tenaga hukum yang menyediakan layanan serupa dengan pengacara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Paralegal memegang peranan yang sangat penting sebagai penghubung antara masyarakat yang mencari keadilan dan sistem pengadilan, serta anggota komunitas penegak hukum lainnya. Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa para-legal berhak mendapatkan pengembangan kapasitas, serta fasilitas hukum, keamanan, dan kenyamanan saat menjalankan tugas mereka sebagai penyedia bantuan hukum. Pelayanan masyarakat ini diselenggarakan guna meningkatkan kapasitas paralegal dari Dewan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PDM, dan PDA Nganjuk agar dapat memahami peran, tanggung jawab, serta fungsi masing-masing dalam penyediaan bantuan hukum kepada masyarakat. Reactivated techniques include legal guidance, case studies on legitimacy law and paralegal activities, as well as ideation sessions among the community service team, paralegals, and families. Perubahan hasil menunjukkan bahwa paralegal memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari bantuan hukum dan proses perolehannya, serta mampu berperan sebagai penasihat awal, sumber saran sederhana tentang hak asasi, bantuan bagi mereka yang menyusun dokumen sederhana, atau sebagai penghubung dengan pengacara atau organisasi bantuan hukum. Anggota masyarakat juga mulai memandang paralegal sebagai penyedia bantuan hukum lokal yang terpercaya dan menganggap mereka sebagai agen perubahan yang dapat mendukung pengembangan budaya di mana individu mampu menyelesaikan masalah hukum mereka secara mandiri. Proses pembangunan kapasitas ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan akses masyarakat sipil terhadap keadilan di Nganjuk dan dapat diimplementasikan di daerah lain.]]>
Copyrights © 2025
