<![CDATA[AbstractThis study discusses issues related to the implementation of electronic litigation (E-Litigation) based on the 2019 Order No. 1 of the Supreme Court of the Republic of Indonesia on Case Management and Proceedings in Electronic Courts. This study discusses the implementation of electronic litigation (E-Litigation) in the resolution of divorce cases at the Class I-A Purwokerto Religious Court. The purpose of this study is to determine the conduct of electronic court proceedings in the resolution of divorce cases and the conduct of electronic court proceedings without the consent of either party in Purwokerto Class I-A Religious Court. This research uses a normative legal method, which is a method conducted through library research or the study of primary data, namely secondary data, namely laws, and regulations. The completion of this study is not yet effective. According to the Supreme Court of the Republic of Indonesia for 2021, this is also supported by data from the Class I-A Religious Court, Purwokerto. From January to October 2022, 783 divorce cases were registered for E-Court, but only 5 were resolved through e-litigation. The data shows that the introduction of electronic court procedures for resolving cases before the Class I-A Purwokerto Religious Court is still not effective. Keywords: e-litigation, divorce, class I-A Purwokerto religious court AbstrakPenelitian ini membahas permasalahan mengenai penerapan Persidangan Elektronik (E-litigation) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Persidangan Elektronik (E-litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Tujuan penelitian ini mengetahui implementasi persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian dan pelaksanaan persidangan elektronik apabila tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Metode penelitian ini merupakan, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode dilakukan melalui studi pustaka (library research) atau menelaah data utama yakni data sekunder yaitu Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum efektif. Menurut data laporan Mahkamah Agung RI tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh data dari Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A. Pada bulan Januari hingga Oktober 2022, ada 783 Perkara Perceraian yang melakukan pendaftaran E-Court, namun hanya 5 yang diselesaikan melalui persidangan elektronik (E-litigation). Data tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan persidangan secara elektronik masih belum efektif untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas I-A.Kata kunci: persidangan elektronik, perceraian, pengadilan agama Purwokerto kelas I-A]]>
Copyrights © 2023
