Penelitian ini mengkaji aktivitas bajak laut di Pantai Barat Sumatra pada periode 1830–1860 dengan menempatkan fenomena tersebut dalam konteks dinamika politik, ekonomi, dan maritim pada masa kolonial Belanda. Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk-bentuk aktivitas bajak laut, faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya, serta strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi aktivitas tersebut. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer berasal dari arsip kolonial Belanda, laporan pemerintahan, surat kabar, dan publikasi sezaman, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai kajian sejarah maritim dan kolonialisme. Analisis didasarkan pada teori arsip kolonial Ann Laura Stoler dan perspektif dekolonisasi Frantz Fanon untuk mengungkap bias kolonial dalam pelabelan bajak laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang dikategorikan sebagai pembajakan tidak semata-mata merupakan tindakan kriminal, tetapi juga berkaitan dengan perlawanan terhadap monopoli perdagangan, pembatasan pelayaran, dan dominasi politik kolonial. Pemerintah Belanda merespons melalui patroli laut, ekspedisi militer, perjanjian politik, serta penguatan kontrol administratif atas wilayah pesisir. Penelitian ini menegaskan bahwa istilah "bajak laut" merupakan konstruksi kolonial yang perlu ditinjau kembali melalui perspektif masyarakat pesisir, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi maritim Indonesia yang lebih kritis dan berimbang.
Copyrights © 2026