<![CDATA[AbstrakAnalisis dalam studi ini menemukan bahwa oligarki politik baru yang terdiri atas partai politikreformis yang didukung oleh kepala pemerintahan local, organisasi petani dan NGO memilikikapasitas untuk mengurangi pengaruh dominan dari oligarki rezim Orde Baru yang lama dalamproses pembuatan kebijakan pada sektor beras. Pemerintahan Gus Dur mampu mengatus tariffimpor dan pemerintahan setelahnya dibawah Megawati tidak hanya berhasil mengakhiri hubunganIndonesia dengan IMF, tapi juga melarang impor beras. Bagaimanapun, kebijakan merekadihambat tidak hanya oleh kelemahan koalisi partai reformis dan kekuatan dominan dari elitoligarki dari rezim Orde Baru yang telah lalu. Dibawah kepemimpinan Yudhoyono yang pertama,larangan impor beras dihapuskan dan sebagai hasilnya partai politik reformis mengalihkandukungan politik mereka pada oligarki Orde Baru yang lama.
Kata-kata kunci: kebijakan beras, koalisi partai reformis dan oligarki politik.
AbstractThis study analizes that the new political oligarchy consisting of reformist political partiessupported by heads of local government, peasant organizations, and NGOs had the capacity toreduce the dominant influence of the old New Order regime oligarchy in the policy makingprocess of the rice sector. The Gus Dur government was able to stipulate import tariff, and thefollowing governtment under Megawati was, not only, successful in terminating the cooperationbetween Indonesia and IMF, but also, prohibited rice import. However, their policyperformance is hindered by both the weakness of reformist party coalition and the dominantpower of oligarchic elites of the past New Order regime. Under the First Yudhoyonogovernment, rice import ban was lifted as a result of reformist political parties diverted theirpolitical support to the old New Order oligarchy.
Keywords: rice policy, reformist party coalition, and political oligarchy.]]>
Copyrights © 2015
