KEKUATAN HUKUM RESOLUSI NOMOR 2371 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL TERKAIT PELARANGAN HUBUNGAN EKSPORT DENGAN KOREA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Justin Dunton Sitompul

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018

Justin Dunton Sitompul, Hanif Nur Widhiyanti S.H., M.Hum.,Ph.D, Hikmatul Ula S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 United Nations Security Council terkait pelarangan hubungan eksport dengan Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional sehingga nantinya diperoleh penjelasan bagaimana kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 United Nations Security Council terhadap pelarangan hubungan eksport dengan Korea Utara dan Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 United Nations Security Council terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara dalam perspektif Hukum Ekonomi Internasional. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum diperoleh berupa bahan hukum primer melalui Undang-Undang dan Perjanjian, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis menggunakan metode deskriptif normatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa kekuatan hukum Resolusi Nomor 2371 United Nations Security Council berbentuk sumber Hukum Sekunder, serta Implikasi Yuridis Resolusi Nomor 2371 terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan Korea Utara adalah menjadi Hak Indonesia dalam melakukan penghormatan terhadap Resolusi tersebut. Hal ini sesuai dengan keberadaan atau kedudukan Resolusi sebagai sumber hukum sekunder dalam hukum internasional maupun sumber hukum ekonomi internasional serta pemberlakuan prinsip non-diskriminasi dalam prinsip umum yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Internasional. Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Resolusi, Hubungan Eksport, Implikasi Yuridis, Indonesia, Korea Utara Abstract This research is aimed to analyze the legal force of Resolutions Number 2371 of United Nations Security Council regarding export banning to North Korea from the perspective of international economic law. This analysis was conducted to obtain information related to the legal force of the resolutions Number 2371 of United Nations Security Council towards export banning to North Korea and its juridical implication of the Resolutions Number 2371 of United Nations Security Council on trading relations between Indonesia and North Korea based on the perspective of international economic law. This research employed normative-juridical method with statute approach. The legal sources obtained included primary material from law and agreement, secondary material from library research relevant to the observed issue, and tertiary material. The data was then analyzed by applying normative descriptive method. The research result reveals that the legal force of the Resolutions Number 2371 of United Nations Security Council can be in the form of secondary law, and the juridical implication of the Resolutions Number 2371 on trading relations between Indonesia and North Korea falls to the right of Indonesia to give appreciation to the resolutions. This is relevant to the position and existence of the resolutions as a secondary legal source in international law and international economic law, in addition to the application of non-discrimination principle in general principle from the international economic law. Keywords: legal force, resolutions, export relation, juridical implication, Indonesia, North Korea