PENGUATAN EXECUTIVE PREVIEW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI PERATURAN DAERAH BERMASALAH

Muhammad Aziz Sulistyo Wibowo

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018

Muhammad Aziz Sulistyo Wibowo, Dr. Aan Eko Widiarto, SH., M.Hum., Ibnu Sam Widodo, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   ABSTRAK Bentuk pengawasan preventif (executive preview) terhadap jalannya pemerintahan daerah dalam hal pembentukan peraturan daerah saat ini merupakan satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat karena pencabutan dan pembatalan peraturan daerah melalui lembaga eksekutif yang kewenangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap telah melanggar hak konstitusional pemerintah daerah melalui Putusan MK nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang berimplikasi yuridis pada tidak sahnya mekanisme pencabutan atau pembatalan peraturan daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri untuk peraturan daerah provinsi dan Gubernur untuk peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengkaji pelaksanaan executive preview yang selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan Kemenkumhan serta bagaimana kaitannya jika ditinjau dari konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya dan prinsip demokrasi. Selain itu dalam penelitian ini akan mengungkap model ideal executive preview yang berkeadilan dan demokratis. Kata kunci: executive preview, otonomi daerah, demokrasi  ABSTRACT Preventive supervision through executive preview of regional governance regarding the formulation of regional regulation is the only way that the central government could do, for the annulment or cancellation of regional regulation through executive body whose authority is based on Law Number 23 of 2014 on Regional Governance is considered as to infringe the constitutional right of local government as in the Decision of Constitutional Court Number 56/PUU-XIV/2016 and Decision of Constitutional Court Number 137/PUU-XIII/2015 that has juridical implication on the invalid state of mechanism of annulment or cancellation of regional regulation done by the Minister of Home Affairs for provincial government regulation and Governor for regional regulation of Regency / Municipality. This research is aimed to study the implementation of executive preview that has been overlapping in the authority between the Minister of Home Affairs and Ministry of Law and Human Rights and the relationship with the concept of extensive regional autonomy and the democratic principle. This research is also aimed to reveal the appropriate model for an executive preview that is fair and democratic. Keywords: executive preview, local autonomy, democracy