AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENETAPAN UPAH PROSES PADA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011

Cindy Natasha Noviadi

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018

Cindy Natasha Noviadi, Dr. Budi Santoso, SH., MH., Ratih Dheviana Puru HT, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai adanya pertentangan antara Putusan MA dengan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 terkait upah proses PHK, dimana terdapat perbedaan putusan pada Putusan MA mengenai upah proses PHK pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011. Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa upah proses PHK wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja sampai dengan suatu putusan perselisihan PHK mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht), namun pada Putusan MA, Majelis Hakim MA memutus perkara mengenai upah proses PHK dengan memberikan upah proses hanya sebanyak 6 (enam) bulan upah saja. Oleh karena itu Putusan MA dengan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 saling bertentangan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pemberian upah proses PHK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum putusan hakim mengenai upah proses PHK yang tidak sama dengan Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa Putusan MA yang berbeda atau tidak sesuai dengan Putusan MK adalah tidak bertentangan karena dalam hal perkara upah proses PHK masih dimungkinkan adanya pengaturan lebih lanjut, sedangkan dalam hal ini pengaturan lebih lanjut mengenai upah proses PHK belum ada, maka Putusan MA yang tidak sama dengan Putusan MK dengan sendirinya memiliki kekuatan hukum mengikat karena Putusan MA tersebut telah sesuai dengan jangka waktu penyelesaian perselisihan PHK menurut UU PPHI. Sedangkan akibat hukum yang timbul dari Putusan MA yang tidak sesuai dengan Putusan MK adalah tetap berlaku dan mengikat para pihak karena Putusan MA dan MK adalah tidak bertentangan, sehingga dengan demikian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Kata Kunci: Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Upah Proses, Akibat Hukum  ABSTRACT This research discusses dispute between the Decision of Supreme Court and that of Constitutional Court Number 37/PUU-IX/2011 over wage of process of employment relationship termination (further stated as PHK), where there is difference between the decisions made when the Decision by Constitutional Court Number 37/PUU-IX/2011 was issued. The Decision by Constitutional Court states that the wage of process in PHK needs to be paid when the decision regarding the dispute of PHK holds a binding legal power (inkracht), but in the Decision by Supreme Court, the judge of Supreme Court has decided that the wage paid only covers six-month wage. This issue shows that both decisions are in dispute and causes further problem related to wage of process in PHK. This research, therefore, is aimed to analyse the legal consequence of decision by Supreme Court regarding the wage of process in PHK not relevant to the decision made by Constitutional Court. This research employed statute and case approaches, and the legal materials obtained were grammatically and systematically interpreted. From the research result, it is revealed that the irrelevance between the decision of Supreme Court and that of Constitutional Court should not be an issue, since the Decision made by the Supreme Court is in line with the period of dispute of PHK as regulated in Law on Dispute Settlement in Industrial Relationship. However, the legal consequence caused by the Decision by Supreme Court irrelevant to the Decision by Constitutional Court is effective and binding for all parties. Keywords: dispute in employment relationship termination, wage of process, legal consequence.