ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3571 K/Pdt/2015 TAHUN 2016 TENTANG TRANSAKSI TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Retna Sari Widiaswati

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018

Retna Sari WidiaswatiFakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail: [e-mail] ABSTRAKPenelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3571K/Pdt/2015 tahun 2016 tentang transaksi terapeutik dalam perspektif undang–undang perlindungan konsumen. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif dapat ditarik poin penting yaitu: 1) Terjadi secara pasti transaksi terapeutik ini adalah ketika dokter sedang melakukan upaya kesehatan atau mengatasi masalah kesehatan pasien. 2) Undang – Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak cocok apabila dikaitkan dengan perkara transaksi terapeutik karena pasien bukanlah konsumen dan dokter bukanlah pelaku usaha. Dokter telah sejajar dengan pasien yang mana Pasien dengan Dokter memiliki hubungan Horizontal dalam suatu kerjasama untuk suatu tujuan yang sama yaitu menyembuhkan pasien, dokter tidak bertindak semata hanya karena uang atau bisnis tetapi juga adanya itikad baik (good faith). Dalam hal terjadinya malpraktek maka dasar hukum untuk menggugat dokter dalam transaksi terapeutik bukanlah undang – undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, akan tetapi undang – undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteranatau undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Analisis Putusan, Transaksi Terapeutik, Hukum Perlindungan Konsumen ABSTRACTThis research analyses the Decision of Supreme Court Number 3571/K/Pdt/2015 of2016 on a therapeutic transaction from the perspective of Law on Consumer Protection. With normative juridical methods, two main points are obtained: 1) therapeutic transaction certainly happens when a doctor does a medical procedure or take care of the patient. 2)LawNumber 08 of 1999 on Consumer Protection is not relevant to the case of a therapeutic transaction since the doctor is not an entrepreneur and the patient, not a consumer. The horizontal connection between the doctor and patient is based on the mission for the doctor to heal the patient; the doctor does not do any healing procedure because he/she intends to earn money or run a business, but it is more due to good faith. The case of malpractices performed by a doctor is not supposed to be regulated by Law Number 08 of 1999 on consumer protection, but this case should refer to Law Number 29 of 2004 on Medical Practices andLaw Number 36 of 2009 on Health.Keywords: analysis of decision, therapeutic transactions, consumer protection law