<![CDATA[Problem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan dokumentasi, penulis melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan sebuah trade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH. Namun di sisi lain kebijakan ini dapat merugikan anggaran pemerintah yang hanya berfungsi sebagai operator RTH.]]>
Copyrights © 2017
