<![CDATA[Sejumlah kebijakan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memperbaiki kualitas sumberdaya hutan. Akan tetapi kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat desa hutan masih banyak ditemukan di pedesaan khususnya desa sekitar hutan. Sebenarnya sudah sangat jelas bahwa subyek dan penerima manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah masyarakat, tetapi pada kenyataannya masyarakat sangat sedikit keterlibatannya dalam proses kebijakan. Pada tahun 2004 di Kabupaten Malang telah ditandatangani nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Perhutani KPH Malang untuk melaksanakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan sebagai kebijakan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dalam proses formulasi kebijakan ini para pihak terkait telah coba untuk dilibatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan yaitu: (1) Bagaimana peran masyarakat dalam proses formulasi kebijakan dan (2) Apakah masih terdapat dominasi pemerintah dalam proses formulasi kebijakan dan bagaimana bentuknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode grounded theory dan analisis data menurut metode yang digunakan Strauss dan Corbin. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur. Hasil penelitian memperlihatkan peran stakeholder yang tidak seimbang dalam prosesa formulasi kebijakan. Partisipasi masyarakat masih rendah khususnya dalam pengambilan keputusan. Beberapa bentuk dominasi pemerintah yang direpresentasikan oleh Perhutani dan Pemerintah Daerah masih terjadi sehingga keinginan untuk membuat kebijakan yang lebih demokratis dan berkeadilan belum dapat tercapai.]]>
Copyrights © 2008
