<![CDATA[(REDD+) merupakan mekanisme pendanaan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan setelah tahun 2012. Mekanisme tersebut tidak hanya akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga dapat digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Infrastruktur pendukung agar mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan antara lain penyiapan mekanisme distribusi insentif. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD+ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun demikian, persepsi para terhadap rancangan mekanime tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap efektifitas dari mekanisme distribusi yang diusulkan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi para pihak tentang rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ yang diusulkan dan menyusun opsi mekanisme distribusi yang dapat mengintegrasikan antara persepsi dan pemerintah di berbagai level. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah , dan wawancara. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat, (2) Persepsi stakeholder terhadap rancangan mekanisme distribusi sangat beragam diantaranya pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, dan (3) Adanya dalam mekanisme distribusi baik pada maupun dapat menjadi alternatif pilihan.]]>
Copyrights © 2012
