Peran Panwaslih Terhadap Penyelesaian Konflik Pilkada 2017-2022 (studi penelitian penyelesaian konflik terkait kasus perusakan alat peraga kampanye dikabupaten Aceh Besar);THE ROLE OF THE PANWASLIH TO THE COMPLETION OF THE ELECTION CONFLICT 2017-2022 (RESEARCH STUDY OF CONFLICT RESEARCH RELATED TO APK CASE DAMAGE IN ACEH BIG DISTRICT)

amirul hadi (ilmu politik,fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,universitas syiah kuala)
Radhi Darmansyah (ilmu politik,fakultas ilmu sosial dan ilmu politik,universitas syiah kuala)

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018

Pemilihan Bupati Aceh Besar telah terselenggarakan, namun peneliti menganggap bahwa dalam proses             penyelenggaraan yang lalu, Banyaknya pelanggaraan- pelanggaran yang terjadi di lapangan, perusakan APK merupakan pelanggaran yang sampai saat ini belum ada penyelesaian hukum. Panwaslih sebagai badan pengawas pemilu di suatu daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap keberlanjutan dalam sebuah pemilihan. Panwaslih harus menjadi badan pengawas independen dan dapat memberi harapan kepada peserta dalam pemungutan suara, sehingga sikap teror atau perusakan lainnya menjadi tanggung jawab Panwaslih untuk menyelesaikannya sebagai supremasi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Panwaslih terhadap penyelesaian konflik pemilihan di Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Panwaslih dalam menyelesaikan konflik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih memiliki peran aktif dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran, namun karena kurangnya bukti, Panwaslih menggunakan metode pencegahan konflik dan mediasi untuk meminimalkan konflik antar pendukung. Berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslih harus menjadi panitia pengawasan pemilihan kepala daerah harus memiliki sikap netral dalam menjalankan tugasnya, semua tindakan yang melanggar hukum dalam pemilihan harus ditindak lanjuti sebagai bentuk penegakan hukum dan memberikan pencegah berdampak pada pelaku pelanggaran. Pemerintah Aceh Besar harus memprioritaskan dana yang cepat dan memadai kepada panitia pemantauan, melihat luasnya, pemerintah harus bersinergi dengan panwaslih untuk mencapai pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh Besar yang bersih, jujur, adil dan bermartabat Kata kunci: Pilkada, Panwaslih, Konflik  ABSTRACTFaculty of Social and Political Science Syiah Kuala University(Amirul Hadi. Radhi Darmansyah, M.Sc)            The regional head election in Aceh Besar region has been held, but the researcher evaluates that in the last year process, there were many violations occurred, the destruction of the campaign props is a violation which has no legal resolution. The election supervisory committee as a supervision center in one region has the obligation to conduct supervision maximally toward the sustainability in a election. The election supervisory committee must be an independent supervision institution and it may give hope for the participants, thus terror or other violation becomes the responsibility of the election supervisory committee to solve them accordance with the applicable law. This research was aimed to know the role of the election supervisory committe in conflict resolution of regional head election in Aceh Besar Region and to know the factors which may inhibit the election supervisory committe to solve those conflict. The research method used in this research ia a descriptive qualitative research. Qualitative research is aresearch procedure which produce descriptive data in printed words or spoken from people and their behavior which may observed. The research result revealed that the election supervisory committe actively played a role in following up the violations cases, but because the lack of evidence from the reporter so the election supervisory committee used prevention conflict method an mediation in order to minimalize the conflict among the supporters. Based on the mentioned reasons above, the election supervisory committee must have neutral behavior in performing authorized work, all actions which break the law in regional head election must be follow up as a form of law validation and to give deterrent sanction to the violation agent. Aceh besar government must give the priority on quick an enough budgeting to the supervisory committee, considering the wide area so the government must synergize white election supervisory committee to achieve clear, honest, and fair regional head election of Aceh Besar Region.Keyword: Regional Head Election, Election supervisory committee, conflict.