<![CDATA[ABSTRAK Pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu bentuk aspirasi dan partisipasi politik masyarakat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Karena momentum pemilu termasuk pilkada menjadikan rakyat sebagai pihak yang menentukan kebijakan politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung untuk memilih wakilnya dalam parlemen dan struktur pemerintahan. KIP adalah bagian dari KPU dan keberadannya diatur dalam UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh. KIP Aceh beranggotakan 7 orang, sedangkan KIP Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang, dibentuk oleh DPRA, diseleksi oleh tim independen yang bersifat adhoc dan menjabat selama lima tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 dan hambatan yang dihadapi KIP Aceh dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada hasil lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 adalah mempersiapkan tahapan anggaran dana untuk pilkada, seleksi calon pilkada, penetapan calon pilkada, pelaksanaan kampanye, persiapan kotak suara, pemilihan panitia tingkat kecamatan dan desa, pelaksanaan pencoblosan suara hingga tahapan penetapan kepala daerah yang terpilih. Hambatan yang dihadapi KIP Aceh dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 adalah sulit mencari penyelenggara PPS di tingkat desa yang berijazah S-1, sulitnya sistem rekrutmen, qanun khusus tentang pilkada belum disahkan, sulit mendistribusikan kotak suara ke daerah terpencil yang rawan politik serta kurangnya kesempatan dalam mensosialisasikan pentingnya pilkada kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil.Kata Kunci: KIP Aceh, Pilkada Serentak The Readiness of KIP Aceh in the Implemention of the Elections in Conjunction in 2017 ABSTRACT Election is one form of aspiration and political participation of the community as a manifestation of people's sovereignty. In this case, the momentum of elections including elections makes the people as the party to determine political policy in a region by voting directly to choose their representatives in parliament and government structure. KIP is part of the KPU and its role is regulated in Law No.11 on Aceh Government. The Aceh KIP comprises 7 people, while the 5-member Regency / City KIP, formed by the DPRA, is selected by an ad hoc independent team and held for five years. The aims of this study is to determine the readiness of KIP Aceh in the implementation of elections simultaneously in 2017 and the obstacles faced by KIP Aceh in preparing the implementation of elections simultaneously in 2017. This research is a field research and using qualitative descriptive method that emphasizes its analysis on field results and literature study. The results of the study indicate that the readiness of the Aceh KIP in the implementation of the 2017 regional elections is to prepare the budget stages for the elections, the selection of candidates for election, the election of candidates for election, the implementation of campaigns, the preparation of the ballot boxes, the selection of sub-district and village committees, the voting to the stages of determining the regional head the chosen. The obstacles faced by the Aceh KIP in preparing for a concurrent elections in 2017 are difficult to find PPS organizers at village level certified by S-1, the difficulty of recruitment system, special qanun about pilkada has not been ratified, it is difficult to distribute ballot boxes to remote areas that are vulnerable to politics and lack of opportunities In disseminating the importance of pilkada to all people, especially in remote areas.Keys: Aceh KIP, Elections Simultaneously]]>
Copyrights © 2017
