PENERAPAN PASAL 279 АYAT (1) KITAB UUNDANG-UNDANGHUKUM PIDANA TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (Studi Putusаn: NO.157K/MIL/2010 Dаn NO.17K/MIL/2012)

Legar Reza Imanul Islam

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018

Legar Reza Imanul Islam, Masruchin Ruba’i, Bambang SugiriFakultas Hukum Universitas Brawijaya MalangEmail: [e-mail] ABSTRAKPasal 279 Ayat (1) merupakan bagian dari BAB XIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan, yang pada intinya mengatur mengenai perkawinan terlarang. Dimana seseorang yang telah terikat oleh suatu perkawinan dilarang mengadakan perkawinan yang lain berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut terdapat permasalahan baru terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan. Mengingat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui keberadaannya secara hukum. Permasalahan tersebut terjadi dalam putusan pengadilan dimana terdapat penerapan hukum yang kontradiktif dalam satu putusan dengan putusan yang lain terkait penerapan pasal 279 Ayat (1) KUHP terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai bagian dari pada unsur yang terdapat didalam rumusan pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut. Penerapan hukum yang berbeda atas Pasal 279 Ayat (1) KUHP tersebut memiliki dampak yang sangat penting mengingat putusan pengadilan merupakan bagian yang penting dalam hal penegakan hukum demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan didalam sistem hukum.Kata Kunci: Putusan Hakim, Perkawinan tidak dicatatkan, pasal 279 Ayat (1) KUHP ABSTRACTArticle 279 Paragraph (1) is part of Chapter XIII of Criminal Code on felony regarding origin and marriage; this Article specifically deals with forbidden marriage, in which a married person is not allowed to hold another marriage as regulated in ActNumber 1 of 1974 on Marriage. A new issue emerges related to the implementation of Article 279 Paragraph (1) of Civil Code. Unregistered marriage is not accepted by the law, and this situation is reflected from the court decision where the Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code is contradictorily implemented against another decision. The different implementation of law in regard to Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Code has significant effect recalling that the court decision is essential in enforcing law to achieve justice, certainty, and merit in the legal system per se.Keywords: decision by judge, unregistered marriage, Article 279 Paragraph (1) ofCriminal Code