<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menjalankan proses pengelolaan dana otonomi khusus sektor pendidikan. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan disain penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawacara mendalam (indepth interview), observasi, studi dokumen dan regulasi Pemerintah, serta web searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah transparansi karena minimnya keterbukaan informasi, baik sumber maupun penggunaan dana otonomi khusus sektor pendidikan. Di samping itu, masih terdapat pula masalah partisipasi masyarakat dalam tahapan awal penyusunan program/kegiatan sektor pendidikan, karena sebagian besar program/kegiatan sektor pendidikan yang dibiayai dana otsus telah dianggarkan, namun kurang melibatkan partisipasi warga. Adapun hasil penelitian mengung-kapkan bahwa pengawasan internal yang seharusnya dilakukan Inspektorat belum optimal. DPRP juga kurang optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap program/kegiatan. Demikian halnya dengan MRP yang kurang mendapat ruang dalam melaksanakan pengawasan, sedangkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 telah memberi mandat agar pengawasan dana otonomi khusus dilakukan oleh ketiga instansi tersebut.]]>
Copyrights © 0000
