<![CDATA[Masalah ketenagakerjaan di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sangat rumit. Demonstrasi pekerja yang terjadi sebagai akibat dari penuntutan upah yang layak, kondisi kerja, outsorcing, pekerja asing, dan transfer otoritas pengawasan tenaga kerja dari Kabupaten / Kota ke provinsi dan sebagainya telah mengganggu iklim investasi di Indonesia, terutama di Kepulauan Riau. Propinsi. Penelitian yang berjudul Relevansi dan Urgensi Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dan urgensi suatu peraturan, yaitu Ruang Lingkup Pekerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Forum Diskusi Kelompok (FGD) dari berbagai pemangku kepentingan. Agar pelaksanaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau berhasil, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif melalui pemberdayaan sumber daya internal melalui APBD sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah pusat yang dibiayai oleh APBN. Sinergi diharapkan dapat diwujudkan melalui alokasi dana tambahan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah pusat yang telah memberikan stimulasi yang cukup kepada Pemerintah Daerah harus diikuti oleh langkah-langkah positif untuk menambahkannya melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau. Jadi diharapkan bahwa di masa depan Provinsi Kepulauan Riau akan memiliki tenaga kerja yang kompeten, unggul, dan mampu di pasar global.]]>
Copyrights © 2018
