<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009 dan Untuk mengetahui pengaruh kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia, faktor politik anggaran dan instrumen perencanaan dan penganggaran daerah terhadap sinkronisasi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2009. Populasi penelitian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 45 SKPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis MKPP tersebut dapat kita simpulkan bahwa derajat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sangat rendah. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan tahunan daerah dan telah didokumentasikan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiba-tiba hilang di tengah jalan pada saat penyusunan APBD. Di lain pihak, banyak kegiatan-kegiatan baru yang diakomodir dalam proses penyusunan APBD tanpa memasuki ranah perencanaan yang memadai. Kapasitas SDM (X1), instrument perencanaan dan penganggaran (X2) dan politik anggaran (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua. Secara bersama-sama/ simultan variabel kapasitas SDM (X1), instrument perencanaan dan penganggaran (X2) dan politik anggaran (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap sinkronisasi RKPD dan APBD pada Pemerintah Provinsi Papua.  Kata Kunci : Dokumen RKPD dan APBD]]>
Copyrights © 2013
