<![CDATA[Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut Apakah Surat Konfirmasi Pemesanan Pembelian Rumah Susun dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam jual beli rumah susun antara pengembang dengan konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur penawaran rumah susun oleh pengembang. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan umum atau bila menempuh jalur diluar pengadilan, pada umumnya jalur yang ditempuh adalah melalui arbitrase. ]]>
Copyrights © 2018
