KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI (Analisis Perjanjian PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik

Yuke Yuanisa Subarkah

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018

Yuke Yuanisa Subarkah; Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn; Dr. Reka Dewantara, SH., MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email:  [e-mail]  ABSTRAK Industri konstruksi di Indonesia berkembang cepat sejalan dengan aplikasi teknologi. Namun, dalam kondisinya di lapangan ukuran tentang kualitas pekerjaan terhadap spesifikasi proyek masih ada yang belum memenuhinya. Situasi ini bisa mengakibatkan pengendalian proyek menjadi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas tenaga kerja, kualitas terhadap pekerjaan dan terlambatnya waktu pelaksanaan. Perjanjian atau Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak harus memenuhi empat syarat, yaitu kata sepakat kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Penyimpangan  yang  dimaksud  adalah  tidak  terpenuhinya prestasi  sesuai  yang diharapkan yang disebut dengan wanprestasi. Dalam kasus ini, perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum menurut M. Hadjon terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum yang terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi yang mana menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan Preventif dalam kasus ini yaitu pihak kontraktor mestinya mengantisipasi kejadian wanprestasi yang dituangkan dalam perjanjian. Sedangkan Perlindungan Represif dalam kasus ini menggunakan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi antara PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik. Kesepakatan yang telah terjadi adalah PT. NDT Middle East FZE sepakat untuk membayar selisih kerugian yang ditetapkan oleh PT. Internusa Perkasa Teknik. Kata Kunci: Kontraktor, Subkontraktor, Perlindungan Hukum, Wanprestasi ABSTRACT The construction industry in Indonesia is growing rapidly in line with technology applications. However, in the real working field, the project quality specifications still has not fulfilled the expected. This situation can lead to poor control of the project so that it can decrease the labor productivity, quality of work, and delay in work schedule. An agreement or contract made by both parties must fulfill four conditions, namely the agreement between the two parties, competency to make an agreement, a certain thing, and a lawful reason. The deviation in question is the failure to fulfill the expected performance, which is called a default. In this case, legal protection for contractors against the subcontractor's default in the construction project delay if it is associated with the form of legal protection according to M. Hadjon is divided into 2 (two) parts, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. Therefore, this study reveals how legal protection occurs if one of the parties in the agreement causes a default which leads to other party loss. Preventive protection, in this case, namely the contractor should anticipate the occurrence of defaults set forth in the agreement. While Repressive Protection, in this case, uses a non-litigation route by way of negotiation between PT. NDT Middle East FZE and PT. Internusa Perkasa Teknik. The agreement that has been settled is PT. NDT Middle East FZE agreed to pay the difference in losses determined by PT. Internusa Perkasa Teknik. Keywords: Construction, Subcontraction, Agreement, Legal Construction