<![CDATA[Paradigma baru terhadap kelembagaan partai politik perlu dikembangkan seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik, salah satunya yang menyangkut demokratisasi internal parpol. Pada realitasnya parpol tidak mengindahkan demokratisasi kelembagaan saat proses pencalonan wakil-wakilnya untuk menjadi kontestan pemilihan umum yang notabene akan menduduki kursi eksekutif ataupun legislatif. Kontestan yang digadangkan untuk mewakili tidak bersinergi dengan idealitas pengkaderan dalam partai politik. Nyatanya yang terpilih adalah golongan elitis dalam kelembagaan partai tersebut sehingga cenderung pada struktur partai politik yang oligarkis. Persoalan yang fundamental sebagai basis dari problematika tersebut salah satunya yaitu desain struktur internal partai politik yang bersifat elitis-pragmatis. Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi mempunyai kewajiban membentuk tatanan politik nasional yang mapan dan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan terhadap politik hukum kelembagaan parpol yang nantinya bermuara dalam menjamin terselenggaranya kontestasi pemilu yang efektif dan ideal. Oleh sebab itulah politik hukum kelembagaan partai politik perlu dikonstruksikan secara nyata melalui pembaharuan persyaratan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik secara institusional dimana meletakkan pendikotomian tegas antara komponen kader wakil rakyat, komponen kader pejabat eksekutif dan komponen kepengurusan profesional.]]>
Copyrights © 2018
