<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dengan alasan sebagai berikut: 1) BPK menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan dan cenderung berulang, baik yang mempengaruhi penyajian maupaun tidak mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD yaitu tentang penatausahaan asset tetap di antaranya tanah Pemda yang belum bersertifikat, dan bahkan tidak dapat ditelusuri keberadannya; 2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja daerah tidak didukung dengan bukti yang sah dan sesuai dengan pengeluaran yang riil; 3) Penatausahaan piutang PBB belum didasarkan data yang valid; 4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penyediaan dana kapitasi tersebut. Khususnya yang diterima PEMDA dari BPJS kesehatan pada periode januari sampai dengan april 2014 atau sebelum terbitnya Perpres no 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi; 4) Keberadaan BUMD (non PDAM) yang didirikan oleh pemda masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemda. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, Mengetahui dan mendeskripsikan peranan karakteristik pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil dari penelitian dan wawancara menunjukan bahwa Karakteristik pemerintah daerah berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah yang memiliki karakteristik pemerintahan yang baik akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik pula.]]>
Copyrights © 2015
