Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)

Rohaya, Siti

PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)
Vol 3, No 1 (2018)

Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan , dan bagaimana ketentuan konsep milk al-daulah terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.