<![CDATA[Tulisan ini menguraikan prinsip due process of law dalam hukum beracara diKomisi Pengawas Persaingan Usaha (“Komisi”), dan menggunakan teori hukumprogresif untuk menganalisis dan memberikan saran terhadap Peraturan KomisiNomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kesimpulan daritulisan ini adalah pengaturan mengenai prosedur beracara di Komisi baik dalamPeraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 maupun peraturan Komisi sebelumnyayakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, telah mendasarkan pada prinsipdue process of law. Adapun saran dalam tulisan ini adalah dilakukan perubahanterhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktupemeriksaan, dimana perlu dibedakan antara pemeriksaan yang melibatkan pelakuusaha asing dengan pemeriksaan yang hanya melibatkan pelaku usaha dalamnegeri. Terhadap perkara yang melibatkan para terlapor dari luar wilayah NegaraIndonesia dan memperhatikan sifat keadaan perkara yang permasalahannya cukupsulit atau kompleks untuk diputuskan, maka ada baiknya, peraturan mengenai tatacara penanganan perkara di Komisi merujuk pada SEMA RI No 6/1992.]]>
Copyrights © 2017
