<![CDATA[Perseroan Terbatas memiliki hak melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Salah satunya adalah mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas mengenai dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan metode pendekatan analitis (analytical approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci masalah syarat perimbangan anatar aktiva dan pasiva, keadaan insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan yang membuat dapat dimintakan permohonan pailit, serta tidak memperinci alasan dan mekanisme permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, permohonan pailit oleh Kreditor, dan permohonan oleh Pihak ke tiga.]]>
Copyrights © 2017
