<![CDATA[Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis pedoman pelaksanaan penilaian risiko yang telah disusun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan teori manajemen risiko serta untuk melakukan uji coba atas penerapan hasil analisis pedoman tersebut dalam kegiatan penilaian risikopada proses penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.Penelitian ini didasari atas hasil kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yaitu dengan melakukan penilaian tingkat maturitas penyelenggaran SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, menilaidua fokus unsur penilaian risiko yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko yang masih mendapatkan nilai Nol, yaitu pada masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal sehingga masing-masing unit kerja belum memiliki daftar risiko dan hasil analisis risiko yang dapat digunakan untuk membuat rencana tindak pengendalian atau rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen risiko seperti yang dikemukakan oleh Spikin (2013). Penelitian ini menggunakan metode Mixed-Method, yakni pengkombinasian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, telaah data dari dokumen atau literatur lainnya dan kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedoman penilaian risiko yang telah disusun oleh BPKP perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan elemen manajemen risiko sehingga pedoman penilaian risiko tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan penilaian risiko pada proses penyusunan APBD Provinsi DKI Jakarta.]]>
Copyrights © 2018
