<![CDATA[Salah satu implementasi dari new urban agenda adalah pelestarian cagar budaya, namun demikian upaya ini tidaklah mudah dilakukan. Makalah ini membahas perubahan fungsi bangunan cagar budaya yang tidak mengikuti prinsip prinsip pelestarian karena adanya konflik kepentingan. Artikel disusun dengan metode penelitian kualititif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dari beberapa informan yakni, pemilik/pengelola bangunan cagar budaya, pemerintah, ahli cagar budaya serta NGO yang bergerak dalam pelestarian cagar budaya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa advice planning (rekomendasi yang berisi hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rehabilitasi bangunan cagar budaya) yang dalam kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dari Dewan Penasehat Pelestari Warisan Budaya (DP2WB) memberikan panduan dalam rehabilitasi cagar budaya bagi pemilik cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan memberikan arahan terkait dengan keaslian bangunan, ornament yang dipakaian keseuaian dengan profil kawasan warna bangunan serta landscape. One of the implementation of the new urban agenda is the preservation of cultural heritage, however this effort is not easy to do. This paper discusses the changing functions of cultural heritage buildings that do not follow the principle of conservation because of a conflict of interest. The paper was prepared with a qualitative study, conducted with in-depth interviews with some informants who are stake holders in the preservation of cultural heritage ie, owners / managers of cultural heritage buildings, government, cultural heritage experts and NGOs engaged in preservation of cultural heritage. The results of this study showed that advice planning in urban Yogyakarta were very important for the owner of the cultural heritage which is utilized for economy sector because it can reduce the conflict between protection and development of cultural heritage buildings. DOI: http://dx.doi.org/10.17977/um020v12i22017p146]]>
Copyrights © 2018
